Fadli Zon Kecam Kekerasan Seksual Mei 1998, Korban Berhak atas Keadilan
22 November 2026 17:58 WIB
Riko Marbun
Photo: IG @fadlizon
Jakarta, Sonora.Co.ID - Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengecam segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan dalam Kerusuhan Mei 1998. Ia menegaskan, korban berhak mendapatkan keadilan, sementara para pelaku harus ditelusuri dan dimintai pertanggungjawaban.
Pernyataan tersebut disampaikan Fadli melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @fadlizon.
“Seluruh kekerasan harus dikecam. Korban berhak atas keadilan dan pelaku harus dimintai pertanggungjawaban,” demikian pernyataan dalam unggahan tersebut.
Fadli menyebut Kerusuhan Mei 1998 sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang meninggalkan catatan kelam. Peristiwa tersebut tidak hanya mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda, tetapi juga menyisakan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.
Namun, Fadli turut menyoroti penggunaan istilah “perkosaan massal” dalam menggambarkan peristiwa tersebut. Menurut pandangan pribadinya, istilah itu berkaitan dengan tindakan yang terstruktur dan sistematis sehingga penggunaannya harus didukung fakta serta dokumentasi yang kuat.
“Ketepatan istilah harus didukung oleh fakta dan pendokumentasian yang kuat melalui penelusuran kesaksian, arsip, catatan investigasi, serta data dan fakta hukum. Setiap informasi perlu diuji agar penulisan sejarah dapat dipertanggungjawabkan,” tulisnya.
Ia menekankan pentingnya memeriksa kesesuaian konteks kesaksian, arsip, dan bukti visual yang digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa. Fadli juga mengaku telah membaca dokumen Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Menurutnya, data dan metode pendataan dalam dokumen tersebut perlu ditelaah secara utuh.
Sementara itu, Komnas Perempuan sebelumnya menegaskan bahwa laporan resmi TGPF mendokumentasikan 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus perkosaan. Komnas Perempuan juga mengingatkan pentingnya menjaga kerahasiaan identitas korban untuk melindungi mereka beserta keluarganya.
Dalam unggahannya, Fadli menegaskan bahwa keberpihakan kepada korban, khususnya perempuan, harus menjadi bagian penting dalam pembahasan sejarah. Ia juga menekankan perlunya menjaga independensi sejarawan dan membuka ruang bagi pengujian publik.
“Sejarah harus ditulis secara independen oleh para sejarawan dengan mengedepankan akurasi dan keterbukaan terhadap pengujian publik,” tulis Fadli.
Pernyataan Fadli tersebut muncul di tengah perdebatan publik yang turut mengemuka dalam perhelatan Festival Film Indonesia (FFI) 2026. Sebelumnya, Fadli juga telah menyampaikan dukungannya terhadap karya insan perfilman saat pengumuman nominasi FFI. Dalam pernyataan yang dipublikasikan penyelenggara, ia mengucapkan selamat kepada para nomine sekaligus mendorong mereka untuk terus berkarya dan menginspirasi melalui film Indonesia.
Fadli kembali menegaskan bahwa penulisan sejarah harus mengedepankan akurasi tanpa mengabaikan keberpihakan kepada korban. Menurutnya, fakta sejarah perlu ditempatkan secara tepat agar dapat menjadi pembelajaran bagi bangsa dan generasi mendatang.
“Dengan penuh keberpihakan pada korban, dalam hal ini perempuan, fakta sejarah tetap perlu ditempatkan secara tepat agar menjadi pelajaran bagi bangsa dan generasi pemegang estafet berikut,” tulisnya.
News
View MoreOur Services
Sonora Education And Talent Management
Empowering Talent Development & Soft Skills Training.
Research Solution
Your Research Solution for Comprehensive Coverage, Reliable Sources, and Diverse Perspectives