Megawati KJembali Tegaskan Tolak Presiden Tiga Periode
22 November 2026 13:25 WIB
Liliek
Photo: PDI perjuangan
DEPOK, Sonora.co.id – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kembali menegaskan penolakannya terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurut Megawati, sikap tersebut didasarkan pada komitmennya untuk menjaga konstitusi, khususnya agar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak kembali mengalami perubahan yang membuka ruang bagi perubahan masa jabatan presiden.
Pernyataan itu disampaikan Megawati saat memberikan orasi ilmiah bertajuk “Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia” dalam Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana (S1) XIX dan Program Pascasarjana (S2) XII Tahun Akademik 2026/2027 Ganjil Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) di Graha Ronatama, Depok, Jawa Barat, Kamis (19/11/2026).
"Dulu ketika muncul wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode, banyak yang menghubungi dan bertanya kepada saya. Saya dengan tegas mengatakan tidak," ujar Megawati.
Presiden RI ke-5 itu menjelaskan bahwa sikapnya tidak berubah sejak isu tersebut pertama kali mencuat beberapa tahun lalu. Menurutnya, pembatasan masa jabatan presiden merupakan bagian penting dari mekanisme demokrasi dan sistem ketatanegaraan yang telah disepakati dalam konstitusi.Megawati menekankan bahwa dirinya tidak ingin membuka kembali ruang amandemen UUD 1945 yang berpotensi mengubah ketentuan mengenai masa jabatan presiden. Karena itu, ia menilai pembahasan mengenai perpanjangan masa jabatan bukan merupakan ranah yang perlu didorong.
"Saya tetap pada pendirian bahwa UUD 1945 tidak perlu diamendemen lagi. Jadi, bukan ranah saya," katanya.
Sikap yang disampaikan Megawati tersebut sejalan dengan posisi resmi PDI Perjuangan yang sejak awal menolak gagasan presiden tiga periode. Penolakan itu pernah ditegaskan Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah pada Juni 2021.
Saat itu, Basarah menyebut usulan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak sejalan dengan pandangan politik partainya. PDI Perjuangan hanya membuka ruang pembahasan amandemen terbatas UUD 1945, yakni terkait kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Basarah bahkan menegaskan partainya akan menarik diri dari pembahasan apabila amandemen konstitusi mengarah pada perubahan ketentuan masa jabatan presiden dan wakil presiden.Isu perpanjangan masa jabatan presiden beberapa kali muncul dalam dinamika politik nasional.
Pada Oktober 2023, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa partainya pernah diminta untuk mendukung perpanjangan masa jabatan presiden. Dalam pernyataannya kala itu, Hasto menyebut sosok yang mengajukan permintaan tersebut dengan istilah "Pak Lurah".
Secara konstitusional, masa jabatan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 7 UUD 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.
Dengan demikian, wacana presiden tiga periode hanya dapat diwujudkan melalui perubahan terhadap konstitusi. Namun hingga kini, PDI Perjuangan tetap konsisten menyatakan penolakan terhadap gagasan tersebut dan menegaskan pentingnya menjaga batas masa jabatan presiden sebagai bagian dari prinsip demokrasi dan reformasi ketatanegaraan Indonesia.
News
View MoreOur Services
Sonora Education And Talent Management
Empowering Talent Development & Soft Skills Training.
Research Solution
Your Research Solution for Comprehensive Coverage, Reliable Sources, and Diverse Perspectives