Jakarta, Sonora.co.id - Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, menegaskan perlunya kajian mendalam terhadap kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebelum merealisasikan wacana pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi negeri (PTN) yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

“SD dan SMP kan, SPP sudah gratis. Jadi, ya ke depannya kita lihat dulu dengan situasi global seperti ini dan bagaimana kekuatan APBN, ya kita akan lihat seperti apa,” ujar Puan usai Rapat Paripurna DPR di Senayan, Selasa (22/9/2026).

Wacana pendidikan gratis ini sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo dalam HUT ke-28 PAN. Ia menegaskan biaya pendidikan di sekolah negeri hingga universitas negeri harus digratiskan, bahkan berencana menggelar rapat terbatas untuk membahas sumber anggaran. Prabowo menyinggung dana hasil korupsi yang harus dikembalikan dan digunakan untuk kepentingan rakyat.

Menanggapi hal tersebut, Puan menekankan bahwa kebijakan pendidikan gratis harus dikaji secara komprehensif, terutama terkait manfaat dan kekuatan APBN. “Kita kaji dulu bagaimana manfaatnya dan bagaimana kekuatan daripada APBN. Tentu saja sebesar-besarnya adalah bagaimana itu bermanfaat buat bangsa dan negara,” tegasnya.

Pada hari yang sama, Rapat Paripurna DPR mengesahkan sejumlah agenda penting, termasuk UU tentang Pengaturan Reforma Agraria, 15 RUU tentang Kabupaten/Kota, serta RUU Kamar Dagang dan Industri sebagai usul DPR. Selain itu, DPR juga menyetujui perpanjangan waktu pembahasan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan.

Dengan pernyataan Puan, terlihat bahwa PDIP melalui DPR menekankan kehati-hatian dalam menindaklanjuti wacana besar seperti pendidikan gratis. Fokus utama tetap pada keberlanjutan fiskal dan manfaat nyata bagi bangsa, agar kebijakan tidak hanya menjadi janji politik, tetapi benar-benar dapat dijalankan secara efektif.