Bengkulu, Sonora.Co.ID - Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mendorong terciptanya level playing field atau kesempatan yang setara bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam berbagai program dan transaksi pemerintah.

Asbanda menilai penguatan BPD sebagai Regional Development Bank penting untuk menjaga likuiditas, ketahanan ekonomi daerah, sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo menegaskan, BPD tidak meminta perlindungan dari kompetisi. Menurutnya, sepanjang memenuhi standar teknologi, tata kelola, layanan, dan manajemen risiko, BPD harus mendapatkan kesempatan yang setara untuk menjadi bank penyalur maupun mitra pemerintah.

“Kami tidak meminta proteksi. Kami meminta level playing field. BPD harus siap berkompetisi melalui kualitas layanan, kapabilitas digital dan governance,” ujar Agus dalam Seminar “Dukungan Pemerintah terhadap Penguatan Likuiditas BPD dalam Meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan Nasional” di Bengkulu, Jumat (21/8/2026).

Hingga Juni 2026, total aset 27 BPD mencapai sekitar Rp1.043 triliun. Sementara itu, total kredit mencapai sekitar Rp673 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sekitar Rp770 triliun.

Agus mengatakan kondisi fundamental BPD masih sehat. Namun, pertumbuhan fungsi intermediasi di tengah tekanan sumber pendanaan perlu diperhatikan agar tidak meningkatkan cost of fund yang pada akhirnya dapat membatasi kemampuan BPD menyediakan pembiayaan kompetitif.

“Likuiditas BPD bukan semata-mata persoalan neraca bank. Likuiditas BPD adalah bagian dari kapasitas pembangunan daerah,” ujar Agus.

Menurut Asbanda, BPD memiliki peran strategis dalam membiayai berbagai kebutuhan ekonomi daerah, mulai dari UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi hingga pembangunan infrastruktur.

Struktur likuiditas BPD juga memiliki karakteristik tersendiri karena berkaitan erat dengan siklus fiskal daerah, Transfer ke Daerah (TKD), APBD, serta berbagai transaksi dalam ekosistem pemerintah daerah.

Karena itu, Asbanda meminta perubahan desain fiskal maupun mekanisme penyaluran dana pemerintah turut mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan ekosistem keuangan daerah.

“Efisiensi kebijakan tetap penting. Namun kita juga perlu menjaga keseimbangan antara central efficiency dan regional financial resilience, sehingga aktivitas ekonomi dan likuiditas tetap dapat memberikan multiplier yang optimal bagi daerah,” ujar Agus.

Asbanda juga mendorong agar penempatan dana pemerintah pada BPD diarahkan untuk memperkuat intermediasi ke sektor-sektor produktif. Dana tersebut dapat dikaitkan dengan pembiayaan sektor prioritas, seperti UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur daerah.

“Dana pemerintah jangan berhenti menjadi likuiditas. Kita perlu mendorongnya menjadi multiplier bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Agus.

Selain penguatan likuiditas, Asbanda menilai kebijakan nasional perlu mempertimbangkan perspektif regional development impact. Hal ini karena BPD memiliki karakter dan fungsi yang berbeda dengan bank komersial pada umumnya.

BPD tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem keuangan daerah, perluasan inklusi keuangan, serta pembiayaan pembangunan regional.

Di sisi lain, penguatan BPD juga menjadi tanggung jawab internal industri. Asbanda mendorong seluruh BPD meningkatkan daya saing melalui kolaborasi dalam pengelolaan likuiditas, pasar uang, repo, treasury, dan sindikasi pembiayaan.

BPD juga perlu mempercepat transformasi digital, memperkuat keamanan siber (cybersecurity), tata kelola (governance) dan manajemen risiko (risk management), serta meningkatkan CASA dari masyarakat dan dunia usaha.

“Kami tidak ingin BPD dilindungi dari kompetisi. Kami ingin BPD diperkuat agar mampu berkompetisi,” tegas Agus.

Dengan total aset lebih dari Rp1.000 triliun dan keberadaan yang mengakar di berbagai wilayah Indonesia, Asbanda mendorong BPD naik kelas menjadi Regional Development Bank yang semakin sehat, digital, dan kompetitif.

Agus menilai penguatan BPD tidak hanya berdampak pada industri perbankan, tetapi juga terhadap perekonomian daerah dan nasional.

“Sistem keuangan nasional yang kuat tidak mungkin hanya dibangun dari pusat. Ia membutuhkan akar yang kuat di seluruh daerah, dan BPD adalah salah satu akar tersebut. Ketika BPD semakin kuat, yang memperoleh manfaat bukan hanya BPD, tetapi daerah dan pada akhirnya Indonesia,” pungkasnya.