Sonora.co.id, Jakarta - Industri perunggasan nasional dinilai tengah menghadapi persoalan serius dalam struktur usahanya. Di balik keberhasilan penyediaan protein hewani murah bagi masyarakat, peternak rakyat justru banyak yang mengalami kerugian hingga gulung tikar akibat persaingan usaha yang dinilai tidak sehat.

Guru Besar Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan IPB University, Prof. Yuli Retnani mengatakan, industri perunggasan sebenarnya merupakan salah satu kisah sukses modernisasi pertanian dan teknologi pangan di Indonesia.“Dalam waktu hanya 30 sampai 40 hari, ayam broiler sudah dapat dipanen. Produksi telur juga sangat efisien dengan dukungan teknologi pembibitan, pakan, kesehatan ternak, dan manajemen kandang modern,” ujar Prof. Yuli dalam keterangannya.

Menurutnya, industri perunggasan menjadi tulang punggung penyediaan protein hewani masyarakat karena mampu menghasilkan daging ayam dan telur dengan harga yang relatif terjangkau.“Dengan sistem produksi seperti sekarang ini, kebutuhan protein rakyat tercukupi dan terjangkau karena harganya murah,” katanya.Namun di balik keberhasilan tersebut, Prof. Yuli menilai terdapat persoalan mendasar dalam struktur industri yang semakin terkonsentrasi pada perusahaan besar.

“Masalah utama industri perunggasan Indonesia bukan lagi sekadar teknologi produksi, melainkan struktur industrinya yang semakin terkonsentrasi sehingga mudah terjadi praktik monopoli,” tegasnya.Ia menjelaskan, perusahaan besar saat ini melakukan integrasi usaha sangat kuat dari hulu hingga hilir. Mulai dari pembibitan DOC (day old chick), pakan ternak, obat dan vaksin, rumah potong, distribusi, cold storage, hingga perdagangan retail dikuasai oleh kelompok usaha besar.

“Akibatnya perusahaan besar mengontrol harga input, mengontrol pasokan DOC, mengontrol distribusi, bahkan dengan mudah dapat mempengaruhi harga pasar ayam dan telur,” ujarnya.Kondisi tersebut membuat peternak rakyat hanya menjadi pihak yang menerima harga pasar tanpa memiliki daya tawar.“Peternak rakyat akhirnya hanya menjadi ‘price taker’, membeli input mahal, menjual hasil murah, dan menanggung risiko terbesar,” kata Prof. Yuli.

Ia menyebut situasi ini sebagai paradoks industri perunggasan nasional. Di satu sisi masyarakat menikmati harga protein murah, namun di sisi lain peternak kecil terus tertekan bahkan banyak yang kehilangan usaha.“Pada satu sisi konsumen menikmati harga protein murah. Tetapi pada sisi lain peternak kecil sering bangkrut, margin keuntungan sangat tipis, aset usaha sering disita bank,” ungkapnya.

Sorotan juga diberikan terhadap rencana Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin mengundang investor baru di sektor hulu perunggasan. Menurut Prof. Yuli, langkah tersebut harus dipastikan benar-benar memperbaiki persaingan usaha dan bukan justru memperkuat dominasi pasar.“

Ini harus dijelaskan apakah akan memperbaiki persaingan yang sehat sehingga peternak mempunyai akses yang lebih baik terhadap input produksi, proses produksi dan pasar. Atau justru melanggengkan konsentrasi usaha dari hulu ke hilir,” tuturnya.Karena itu, ia meminta pemerintah bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan reformasi struktur industri secara bertahap agar tercipta persaingan yang lebih sehat.

“Pemerintah dan KPPU mutlak harus melakukan reformasi struktur industri menjadi bersaing sehat secara bertahap,” katanya.Prof. Yuli juga menyoroti anjloknya harga telur di tingkat peternak yang sempat berada di kisaran Rp14 ribu hingga Rp16 ribu per kilogram. Kondisi tersebut membuat banyak peternak mengalami kerugian besar.

“Peternak kecil hancur. Harga telur di tingkat peternak sisa Rp16 ribu per kilogram dan bahkan sempat menyentuh Rp14 ribu. Peternak sampai turun ke jalan dan membagi-bagikan telur gratis,” pungkasnya. (YDS)